LBH Ansor Grobogan Minta Pemkab Perketat SOP Perizinan Pertambangan

GROBOGAN (SigiJateng) – LBH Ansor Kabupaten Grobogan menyampaikan pesan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan agar lebih selektif dan memperketat SOP pengeluaran izin untuk Galian C. Seperti yang telah ramai diberitakan, enam orang tewas tenggelam di kubangan galian C di Desa Katekan, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Senin (9/3/2020) pagi. Mereka merupakan para penghuni Pondok Pesantren Al Lathifiyah Desa Kronggen, Kecamatan Brati, yang lokasinya tak jauh dari galian C tersebut. Lima di antaranya adalah para santriwati dan satu pengasuh Pondok Pesantren bersangkutan.

Direktur LBH Ansor Kabupaten Grobogan, Ahmad Husain SH, MH, mengatakan bahwa pemerintah seharusnya melakukan uji kelayakan pertambangan sebelum memberikan izin. “Kepada pemerintah harapannya agar lebih dilakukan pengawasan ijin pada obyek-obyek galian C beserta SOPnya,” ujarnya memberikan keterangan saat dihubungi pada Selasa (17/3/2020).

Namun begitu, pihaknya tidak serta merta menjustifikasi pemerintah atas peristiwa ini. LBH Ansor akan menelusuri dan bertabayun terlebih dahulu. “Yang kedua kami bertabayyun tentang adanya peristiwa yang terjadi, kami juga akan berkomunikasi dengan keluarga korban dan menyaring harapan-harapan dari keluarga ponpes,” ujarnya.

Sementata itu Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Grobogan, Jawa Tengah, akhirnya menetapkan Sucipto, pemilik tambanggalian C di Desa Katekan, Kecamatan Brati, Grobogan, sebagai tersangka atas tewasnya seorang kiai beserta lima santriwatinya yang tenggelam di kubangan pada Senin (16/3/2020). Tim Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, serta kepolisian sudah bekerja sama untuk penyelidikan kasus ini. Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Jateng Agus Sugiarto menyampaikan, aktivitas galian C tersebut sudah berlangsung sejak 2016 dengan luas lahan untuk izin 8,2 hektar dan saat ini penambangan baru menjangkau dua hektar. “Kegiatan penambangan tersebut sudah berhenti sejak Januari 2020 lantaran habis masa berlakunya dan sejauh ini masih dalam proses pengajuan,” kata Agus. (Mushonifin)

Sumber: https://sigijateng.id/2020/lbh-ansor-grobogan-minta-pemkab-perketat-sop-perizinan-pertambangan/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Anda butuh bantuan hukum?